KUMPULAN PERUNDANG-UNDANGAN

• UUD 1945
• UU NO. 39 TAHUN 1999 mengenai HAK ASASI manusia & KONVENSI PBB tentang HAM 
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Kitab Undang-undang Hukum Pidana
• Kitab Undang-undang Hukum Dagang
• Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
• Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata 
• Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
• Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

-          PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

-          PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 45 TAHUN 1990

                                     Nomor: 45 TAHUN 1990 (45/1990)

                 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10

                                                      TAHUN 1983

                    TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI  

                                           PEGAWAI NEGERI SIPIL

-           PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

                                       NOMOR 10 TAHUN 1983

                                             TENTANG

                        IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

• Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan 
• UNDANG-UNDANG  KEPEGAWAIAN

-          UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

-          UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

• Undang-undang No. 5 Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

·         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 23 TAHUN 2004  TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

·         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 38 TAHUN 2004   TENTANG  JALAN

·         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 14 TAHUN 2001  TENTANG

PATEN

·         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG  HAK CIPTA

·         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 29 TAHUN 2004  TENTANG  PRAKTIK KEDOKTERAN

·         UU RI No.8 Thn.1999 Tentang Perlindungan Konsumen

·         UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
• Undang-undang RI nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
• Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Hutang 
• Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2005 Tentang Pasar Modal 
• Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopili dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
• Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun 
• Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

-          KEPRES  NO.83  TAHUN  1998  tentang  PENGESAHAN  KONVENSI  ILO  mengenai  Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Berorganisasi

-          PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 22/MEN/XII/2008  TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

-          TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

• Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
• Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
• Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 
• Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 
• Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara